Sumenep, exsposeindonesia.co.id – Proses seleksi anggota Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep kini menuai sorotan. Aktivis muda Sumenep, Farid Gaki, menilai hasil seleksi yang dilakukan Komisi I DPRD Sumenep justru meninggalkan banyak tanda tanya.
“Kalau hasilnya lahir dari proses yang penuh tanda tanya, Bupati sebaiknya tidak buru-buru melantik,” tegas Farid, Minggu (17/8/2025).
Ia menekankan, Komisi Informasi seharusnya diisi oleh sosok independen yang menjaga marwah transparansi publik. Namun, isu adanya “titipan politik” membuat legitimasi seleksi ini diragukan.
“KI itu wasit keterbukaan, kalau sejak awal dipenuhi kompromi politik, bagaimana masyarakat bisa percaya?” lanjutnya.
Farid mengingatkan, keberadaan KI berlandaskan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaga ini tidak boleh direduksi menjadi alat politik, sebab mandatnya jelas: memastikan akses informasi warga berjalan tanpa intervensi kepentingan.
“KI jangan sampai nasibnya sama seperti lembaga formal lain yang kehilangan daya karena proses seleksinya kental aroma politik,” sindirnya.
Dengan nada keras, Farid mendesak agar Bupati Sumenep tidak sekadar menjadi formalitas dalam pengesahan hasil seleksi.
“Bupati punya kewenangan terakhir untuk melantik. Kalau hasil seleksi DPRD cacat legitimasi, hentikan dulu. Jangan dikukuhkan. Lebih baik dievaluasi daripada nanti jadi beban,” pungkas Farid.
Komentar